Pembuatan IMB di Klaten Tak Semudah Informasi Di Papan Baliho

Papan Baliho Besar Di Depan Kantor DPMPTSP Klaten bertuliskan IJIN BERES USAHA SUKSES, SYARAT LENGKAP PROSES CEPAT

carakanews.com/Klaten- Mengurus Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) di Klaten memang tidak semudah informasi yang dipampang di papan baliho. Terbukti sejumlah warga masih mengeluhkan terkait pengurusan IMB.

Diantaranya, banyak pemohon IMB yang mengaku dinyatakan gagal verifikasi persyaratan, karena gambarnya dibuat sendiri. Petugas teknis menolak dengan alasan tidak sesuai, mereka pun akhirnya harus bolak-balik. Pemohon mengaku kesulitan karena Tim Teknis dari Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (Disperwaskim) menolak persyaratan mereka. Alasan penolakan biasanya karena pengajuan gambar denah atau site plane dari bangunan yang direncanakan tidak sesuai dengan pertimbangan tim teknis.

Pantauan di lapangan, warga tahunya Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) atau yang sudah akrab disebut KPT atau Kantor Perijinan yang mengeluarkan IMB. Sehingga mereka datang ke DPMPTSP. Padahal, Tim Teknis Pembuatan IMB berasal dari Dinas Lain juga. Diantaranya Dinas Perumahan Dan Kawasan Pemukiman (Disperwaskim). Ketika IMB yang diajukan merupakan tempat usaha atau rumah yang dijadikan tempat usaha / kantor, pemohon juga harus mengurus dokumen lingkungan di Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Jenis dokumen lingkungan juga bervariasi, antara Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), UKL/UPL, atau Amdal.

Bahkan ketika semua syarat dinyatakan lengkap dan komplit, pemohon juga harus menunggu dengan waktu yang tidak pasti. Entah sebulan, dua bulan atau bahkan tiga bulan. Meski dalam papan baliho besar tertulis “SYARAT LENGKAP PROSES CEPAT”, Sedikitnya pemohon minimal harus 4 kali datang ke kantor. Memasukkan berkas, mengambil struk pembayaran retribusi, mengantar bukti bayar dan mengambil dokumen IMB yang sudah jadi.

Menanggapi hal itu, Kabid Perizinan dan Pengaduan DPMPTSP Klaten, Joko Krismanto juga mengungkapkan masih adanya antrean berkas permohonan IMB yang cukup banyak mandek di Dinas Teknis. Selain ada pergantian jabatan di sana, pejabat yang baru juga belum bisa beraktifitas maksimal karena sedang sakit.

“Pemohon tahunya kita yang mengeluarkan IMB. Sehingga mereka datang ke DPMPTSP. Padahal, Tim Teknis Pembuatan IMB bukan dari kami. Tapi kami akan carikan solusi, yang sudah di sana (Dinas Teknis) biar diselesaikan dulu,” ungkap Joko Krismanto saat di temui di ruang kerjanya, Kamis (16/01/2020) siang.

Untuk itu, Joko sudah menyusun agenda. Rencananya, pemohon IMB rumah tinggal yang tanpa kontruksi beton yang kira-kira berbahaya biar dicek tim dari DPMPTSP dan salah satu tim teknis dari disperwaskim saja.

“ Kami akan koordinasi dengan Disperwaskim guna memilah mana yang bisa dihandle.  Kami pernah study banding ke DPMPTSP Solo dan Banyumas yang kabarnya mengurus IMB selesai 3 hari. Ternyata di sana ketika berkas dinyatakan lengkap, yang mengecek cukup petugas dari DPMPTSP dan mengajak satu orang dari Tim Teknis. Tapi soal gambar tidak bisa ikut campur. Maka dari itu kami juga akan komunikasikan dengan disperwaskim. Targetnya 5 hari atau paling lama 10 hari, kalau berkasnya komplit. Sing mandek kudu rampung, sing ora iso ndang dibalekke,” tambah Joko.

Saat dimintai pendapatnya, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Klaten, Basuki Efendi menyampaikan, selaku pelayan masyarakat, tidak boleh istilahnya semacam tidak ada keputusan atas pelayanan, sepanjang ada dasar hukumnya.

“Harus ada solusi, tidak terus cuma berhenti.  Disamping mengurangi kepercayaan masyarakat bisa juga mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Basuki Efendi saat dihubungi via ponselnya.

Selain itu, Basuki yang merupakan Politisi Partai Golkar tersebut berharap agar pemohon juga harus didampingi secara teknis.

“ Karena standarisasi pelayanan publik juga ada. Masyarakat awam kaitan teknis juga gak tau,” pungkasnya.

telah dibaca: 1506 kali

Bagikan di:

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *